Berita Terbaru

Muhammad Dudi Hari Saputra Resmi Nahkodai DPC PTI Kukar Ketua Farida : TMMD ke 122 Bagian Penting Pembangunan Desa, (Panjang Jalan 3200 Meter, Jembatan 12 Unit = 3,1 Miliar) Junaidi Resmi Ditetapkan Ketua DPRD Kukar (2024-2029)

PERSPEKTIF.INFO, (Samarinda)- Anngota Komisi III DPRD Kaltim melakukan Inspeksi Mendadak (sidak) ke sejumlah proyek pembangunan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),Rabu 01/11/2023.

Diawali dari Gedung baru Inspektorat Kaltim, Kadrie Oening tower, Rumah sakit Korpri dan kemudian yang terakhir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Wahab Sjahranie (AWS)

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin bersama anggota yang lain tampak turun ke proyek dan memberikan beberapa pertanyaan ke pihak pelaksana.

“Setelah melihat langsung hasil dari pengerjaan empat proyek yang telah memasuki masa pemeliharaan, kami belum cukup puas dengan progress dari kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek ini,” ungkapnya.

Syafruddin mengungkapkan gedung baru Inspektorat Daerah,Kadrie Oening Tower dan Rumah Sakit Korpri diduga miring dan beberapa bagian mengalami kerusakan.Namun demikian,diharuskan ada pengujian daya uji ulang.

“Dari hasil yang dapat kita lihat, pembangunan inspektorat dan Kadrie Oening tower tampak miring terus rumah sakit Korpri ada yang retak, saya menilai bahwa proyek-proyek tersebut tidak sesuai dengan standar kelayakan. Namun untuk rumah sakit AWS kita dijanjikan selesai di bulan Desember jadi kita tunggu saja hasilnya,” tuturnya.

Lebih jauh, pihaknya menyatakan curiga dalam proyek pembangunan tersebut yang tidak melibatkan kontraktor lokal melainkan menggunakan kontraktor berasal dari Jakarta.

“Kami mendapat banyak protes terkait PT.Raka ini yang kontraktornya bukan berasal dari Kaltim tetapi orang Jakarta, Kecurigaan kami bahwa PT.Raka ada koneksi dengan pimpinan biro PBJ, yang dapat kita lihat langsung beberapa Fakta tersebut di lapangan,” pungkasnya.

Harapannya, agar proyek-proyek tersebut segera dituntaskan dan diperbaiki agar tidak membahayakan masyarakat.

Komisi III DPRD Kaltim menyebutkan, pihaknya berkentingan melakukan pengawasan atas kerja-kerja pemerintah, karena proyek-proyek bersumber dari APBD Kaltim yang notabene adalah uang rakyat.(RL/ADV)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *