Sosialisasikan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah hingga Bicara Coto Makassar
KOKOHKAN KESATUAN: AUS Hidayat Nur saat berkomunikasi dengan ratusan warga di gedung BPU Kelurahan Baru, Tenggarong, Kukar
TENGGARONG-Makanan tradisional dari Aceh sampai Papua menjadi salah satu topik pembicaraan Anggota DPR RI, KH Aus Hidayat Nur. Politisi Senayan itu menyapa warga Kelurahan Mangkurawang di Gedung BPU Kelurahan Baru, Tenggarong pada (14/10) lalu, terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah.
“Indonesia memiliki keberagaman suku dan agama, serta banyak makanan tradisional mulai dari Soto Banjar sampai Soto Madura,” ucapnya.
Politisi PKS ini berkata, di Sulawesi Selatan, ada namanya Coto Makassar. Kalau di daeah lain namanya soto, tapi di Makassar namanya coto. “Kalau yang lain pakai sapi, di Makassar dagingnya capi,” kelakarnya saat berkomunikasi dengan ratusan warga.
Pria yang duduk di komisi 2 ini menanyakan kepada warga yang hadir, berapa jumlah pulau di Indonesia. “17.545 pulau,” jawab warga. Betul sekali. Kalau naik pesawat dari Banda Aceh ke Jeddah Arab Saudi, melalui beberapa negara Sri Langka dan Oman dengan waktu tempuh 10-12 jam. “Waktu tempuh itu sama dengan Aceh ke Papua jika menggunakan pesawat terbang hanya satu negara. Hal ini membuktikan negara kita sangat besar,” terangnya.
Mengenai hubungan pemerintah dan daerah yang juga telah diatur di Ayat 1 dan 2 UUD 1945 Pasal 18. Disebutkan Aus Hidayat, pasal ini sangat penting bagi masyarakat. Yakni untuk memperkokoh kesatuan bangsa dalam mengelola negara. “Kita harus mengingatkan tujuan berbangsa dan Negara,” tuturnya.
Dalam sesi bertanya, Hartati dari kelompok Yayasan Nurul Huda berkata, bagaimana masyarakat mengontrol aspirasi bisa terealisasi. “Pertanyaan kedua sampai kapan BBM subsidi di SPBU Pertamina tak antri lagi?.
AUS Hidayat menyarankan, dalam Pemilu 2024 ini agar memilih wakil rakyatnya yang dapat dipercaya. “Pemilih harus memastikan anggota DPRD di Kabupaten dan Provinsi dapat memiliki waktu menyerap aspirasi masyarakat saat reses,” ujarnya.
Terkait BBM subsidi langka padahal Kaltim blok penghasil Migas, kenapa bisa begitu. “Salah urus (tata kelola migas), karena diutamakan pengusaha sawit dan batu bara, jika daerah lain sangat jarang BBM langka, harusnya dibatasi. Disinilah letak perda agar pemerintah daerah membatasi BBM subsidi,” jelasnya.
Menurut perhitungan dana perimbangan daerah dan pusat juga belum berimbang masih banyak pemerintah pusat. “Saat ini pembangunan Riau sudah bagus DKI Jakarta juga lebih bagus. Namun Kaltim sebagai penyumbang devisa terbesar juga harus mendapat dana bagi hasil yang adil,” paparnya. (kaz)
