RAPAT KERJA NASIONAL III dan Workhshop Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di adakan Hotel Harris & Residences Sunset Road Bali, Provinsi Bali, 29 Juli 2024.
Rakernas III dan Workhshop Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia mengambil tema “DPRD Kuat dan Tetap Konsisten Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” Tampak hadir di acara Ketua Umum ADKASI H. Lukman Said,S.Pd, dan Keynote Speker Prof Dr Ir Rakhmin Dahuri dan seluru Pimpinan, Anggota DPRD , Sekretaris Dewan (Sekwan) Se-Indonesia.
Workhshop Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia dibuka langsung John Wempi Wetipo, SH, MH Wakil Menteri Dalam Negeri Ripublik Indonesia.
H. Salehudin, SE, MM Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga mantan Ketua ADKASI Tahun 2010-2016 yang dalam hal ini mewakili unsur pimpinan DPRD Kukar mengatakan sangat mengapresiasi dengan adanya Rakernas III dan Workhshop Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia di Bali.
foto: Haji Salehudin SE, MM
ADKASI merupakan organisasi yang anggotanya adalah Kabupaten seluruh Indonesia. Didirikan pada tanggal 28 Agustus 2001, ADKASI bertujuan untuk mewujudkan DPRD Kabupaten yang efektif dalam mendorong tata pemerintahan yang baik menuju pembangunan yang berkelanjutan dalam kerangka otonomi daerah dan demokrasi.
Dalam Rakernas III dan Workhshop Nasional apa yang menjadi harapan, usulan, saran bahkan penyelesaian persoalan yang ada di DPRD Kabupaten bisa disampaikan langsung pada narasumber yang ada.
Hari ini ADKASI menghadirkan orang hebat sebagai narasumber dianataranya; Dr .Drs.Horas Mauritas Penjaitan,M.Ec.Dev , Plh Direktur Konsultasi Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI. Dengan materi Progres Terhadap Penyelesaian PERMENDAGRI 19 Tahun 2023 Tentang Mobil Dinas Pimpinan DPRD.
Narasumber kedua Kepala Direktorat Konsultasi Hukum Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah BPK RI Etty Herawati dengan tema. Persamaan Persepsi BPK dalam LHP atas Regulasi yang menyangkut PP No 22 dan KERPRES No53 Tahun 2023 Tentang Perjalanan Dinas DPRD BPK RI.
Dan terakhir Narasumber ke tiga Bapak Hasyim Asy’Ari, SH., M.Si,. Ph.D Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Semua narasumber yang ada merupakan orang hebat. Ada salah satu pesan yang sangat penting yang akan kita bawa ke Kabupaten Kutai Kartanegara adalah terakit transisi pengesahan APBD Tahun 2024.
“Ada perbedaan system yang dulu kita gunakan aplikasi, Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sekarang berganti Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Nah pertanyaan kita tadi, Alhamdulilah mendapat tanggapan yang serius dari para narasumber kehususnya Mendagri dan bahkan menjadi isu nasional, ini menjadi rekomendasi no 1 di ADKASI untuk dibawa ke pemerintah pusat, semoga ini cepat di proses,” ucap Haji Salehudin.
Saleh memohon pelantikan Anggota DPRD Kabupaten serentak di laksanakan pada tanggal dan bulan yang bersamaan seluruh Indonesia, kerena pemilihan dilaksanakan juga serentak se-Indonesia. “APBD Perubahan 2024 ini bisa disahkan oleh anggota DPRD Masa Jabatan 2019-2024 nantinya,” ucapnya. (adv)
