PANSUS PANCASILA : Betaria Magdalena,S.IP.,M.Si (ketujuh dari kiri) usai zoom meeting dengan Direktur BPIP Edi Subowo
PERSPEKTIF.INFO (TENGGARONG) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara salah satunya Pansus Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diketuai Betaria Magdalena,S.IP.,M.Si.
Betaria Magdalena mengatakan, terkait Pansus Pendidikan Pancasila dan Wawasan ini sangat diperlukan sekali, mengingat perkembangan zaman dan permasalahan ideologi yang dapat mengancam keutuhan dan Kebinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kami melihat saat ini sangat rentan jika kita tidak menggali kembali atau menanamkan kembali moral Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang saat ini sedikit-sedikit sudah mulai pudar bahkan akan terkikis dengan perkembangan teknologi digital dan budaya asing,” ucapnya ssai melakukan rapat dengan Direktur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Edi Subowo melalui Aplikasi Zoom Meeting di ruang rapat Golden Tulip Balikpapan, pada (13/11/2023).
Pihaknya ingin mengembalikan kembali supaya dalam kehidupan sehari-hari Bangsa Indonesia yang terkenal dengan berbudaya santun, bermoral alangkah baiknya mengulang kembali pendidikan ideologi bangsa, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara.
“Pendidikan Pancasila dan Wawasan kita akan terapkan kembali baik Tingkat Taman Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD),Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah menengah atas (SMA) , Perguruan Tinggi, Kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahkan semua elemen di masyarakat sehingga dapat menjadi nilai fondasi di masyarakat,” ucap Betaria.
Usai melakukan rapat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan BPIP, anggota pansus DPRD Kukar melakukan analisa masalah di lapangan termasuk melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kab. Penajam Paser Utara (PPU) yang diterima langsung anggota DPRD PPU Bapak Zainal Arifin dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis Pemkab PPU di Ruang rapat DPRD PPU, pada 14 Nopember 2013. (adv)
