PERSPEKTIF.INFO, (Samarinda) – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Mimi Meriami BR Pane, menegaskan pentingnya fokus pada pengembangan pendidikan pondok pesantren di Benua Etam tanpa mengabaikan tanggung jawab Kementerian Agama terhadap lembaga tersebut.
Meskipun pengelolaan pondok pesantren berada di bawah wewenang Kementerian Agama, Mimi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim tetap bertanggung jawab atas pendukungannya terhadap pengembangan dan pengelolaan pesantren tersebut.
Sebagai Ketua Pansus Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren DPRD Kaltim, Mimi menginginkan Pemerintah Provinsi untuk memfasilitasi penyelenggaraan dan manajemen pesantren.
“Kita ingin Pemprov bisa memfasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan pesantren,” ujar
Dia juga berharap adanya alokasi beasiswa dari APBD Kaltim untuk para santri pondok pesantren, atau dorongan bagi perusahaan swasta untuk menyumbangkan CSR guna mendukung beasiswa tersebut.
Dengan tegas, dia menekankan perlunya peran aktif Pemerintah Provinsi Kaltim dalam memberikan dukungan anggaran kepada pondok pesantren di wilayahnya.
“Kita harapkan ada peran pemerintah dalam hal ini Pemprov Kaltim agar pondok pesantren di Kaltim bisa mendapatkan sentuhan anggaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mimi mengungkapkan bahwa ada beragam aspirasi yang disampaikan terkait pendidikan di pondok pesantren. Selain santri yang membutuhkan bantuan beasiswa, para pengajar di pesantren juga memiliki kebutuhan jelas terkait penghasilan mereka.
“Ada banyak aspirasi dari pengelola pesantren, baik dari ustadz maupun ustadzah. Kondisi mereka terkait penghasilan masih memerlukan kejelasan yang lebih,” tutupnya.(RL/ADV)
