Berita Terbaru

Muhammad Dudi Hari Saputra Resmi Nahkodai DPC PTI Kukar Ketua Farida : TMMD ke 122 Bagian Penting Pembangunan Desa, (Panjang Jalan 3200 Meter, Jembatan 12 Unit = 3,1 Miliar) Junaidi Resmi Ditetapkan Ketua DPRD Kukar (2024-2029)
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim Veridiana Huraq Wang /Perspektif.Info

PERSPEKTIF.INFO,(Samarinda)- Perlu dilakukan evaluasi segera terhadap kinerja seluruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur (Kaltim), terutama bagi SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim dari Fraksi PDI Perjuangan, Veridiana Huraq Wang. Menurutnya, APBD Kaltim untuk Dunia Pendidikan sangat besar. Sehingga, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.

“Mengingat anggaran pendidikan yang cukup besar. Saya minta pemerintah mengevaluasi kinerja kepala perwakilan dinas pendidikan yang ada di 10 kabupaten/kota,” ungkapnya, di Gedung B Kompleks DPRD Kaltim, jalan Teuku Umar, Samarinda.

Dari APBD Provinsi Kaltim tahun 2023 yang mencapai Rp25,32 triliun, Veridiana Huraq Wang menegaskan bahwa anggaran untuk Pendidikan sebesar 20 persen itu mencapai Rp5 triliun.

“Sangat disayangkan jika anggaran sebesar itu justru tidak dioptimalkan dan membuat kinerja mereka tidak maksimal. Tentunya, harus ada evaluasi terhadap Dunia Pendidikan di Bumi Etam,” tegasnya, beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan itu, ia akan memastikan penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD Provinsi Kaltim ini dapat dimaksimalkan dan memberikan manfaat yang merata bagi siswa-siswi di Bumi Etam.

“Kami akan kawal terus dan mohon dievaluasi kinerja seluruh kepala cabang, terutama bagi sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim,” jelasnya.

Merespon itu, Penjabat Gubernur Akmal Malik menyambut baik usulan evaluasi tersebut dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan tematik setiap bulan demi meningkatkan kualitas pendidikan.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten menghadapi tantangan masa depan, terutama terkait pembangunan daerah dengan fokus pada IKN.

“Kita akan evaluasi dan melakukan perbaikan secepatnya,” jawab Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri ini.(RL/ADV)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *