PERSPEKTIF.INFO-(Samarinda)- Anggota DPRD Kaltim Salehuddin merasa peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) seharusnya mencerminkan keadilan bagi pekerja. Sehingga, perhatian terhadap kenaikan UMP dianggap sebagai langkah krusial untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan pekerja.
“Kenaikan UMP seharusnya mendekati rasa keadilan yang sesuai dengan kebutuhan para pekerja. Terutama, bagi mereka yang memiliki tanggung jawab, baik sebagai kepala rumah tangga ataupun single parents,” ujarnya, Kamis (16/11/2023).
Dalam mempertimbangkan kebutuhan dasar pekerja lanjut dia, pemerintah diharapkan dapat membentuk fondasi yang kuat untuk stabilitas sosial dan ekonomi jangka panjang, menciptakan lingkungan di mana keadilan dan pertumbuhan saling mendukung.
“Pada intinya, kita ingin agar bagaimana upah minimum itu sebagai bentuk kita manusiakan teman-teman pekerja,” terangnya.
Kendati begitu, kenaikan UMP ini juga harus mempertimbangkan persetujuan dari sisi para pengusaha. Jadi tidak hanya dari sisi buruh saja. Namun, untuk mencapai kesepakatan win-win solution bagi semua pihak, termasuk pekerja, pengusaha, korporasi perusahaan, dan investor.
“Saya harap ada kesepakatan, yakni win-win solution antara pekerja, pengusaha, korporasi perusahaan, dan investor. Semoga nantinya bisa menciptakan kondisi yang baik bagi semua pihak,” ujarnya.
“Namun saya pikir, walau nantinya tidak naik hingga 50 persen, atau mungkin hanya 25-30 persen saja. Semua itu kami serahkan ke dewan pengupahan. Dan, kesepakatan semua pihak,” sambungnya.
Untuk diketahui, faktor-faktor utama yang mempengaruhi kenaikan UMP, yakni seperti kondisi ekonomi, inflasi, harga distribusi, produktivitas tenaga kerja, tuntutan serikat pekerja, dan kebijakan pemerintah.
“Semua ini dianggap sebagai indikator yang perlu diperhatikan,” tegasnya.(RL/ADV)
