PERSPEKTIF.INFO-(Samarinda)- Salehuddin, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti urgensi meningkatkan ketepatan penilaian kemiskinan. Menurutnya, langkah ini harus dilakukan untuk menghasilkan data kemiskinan yang akurat.
Politikus Golkar itu menyampaikan bahwa hingga saat ini, pemerintah belum mampu mengidentifikasi secara jelas indikator mana yang seharusnya termasuk dalam kriteria kemiskinan.
Oleh karena itu, ia mendorong kesepakatan lintas sektor untuk menetapkan indikator yang dapat diterima bersama.
“Harus ada kesepakatan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk membuat indikator yang lebih rinci, kira-kira apa yang menyebabkan sebuah daerah bisa dikatakan miskin,” ungkapnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) kata Salehuddin, acap kali menggunakan indikator yang mungkin kurang relevan di wilayah Bumi Mulawarman. Dampaknya, tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur (Kaltim) tercatat tinggi.
“Indikator yang digunakan oleh BPS mungkin tidak selalu relevan, terutama di daerah unik seperti Kaltim yang berbeda dari daerah lain,” tambahnya.
Salehuddin memberikan contoh bahwa di beberapa desa nelayan, indikator kemiskinan sering kali dihubungkan dengan sanitasi. Dan, keberadaan jamban di atas sungai.
“Jamban di atas sungai tidak dapat dianggap sebagai indikator kemiskinan,” jelasnya.
Hal ini mengakibatkan desa-desa nelayan di Bumi Etam seringkali tergolong dalam kategori miskin. Padahal fakta di lapangan, ekonomi mereka justru lebih baik.
“Desa-desa nelayan sering diidentifikasi masuk dalam kategori miskin, hanya karena berdasarkan indikator sanitasi saja. Padahal kondisi ekonomi mereka mungkin cukup baik,” tandas Salehuddin.
“Bahkan, mereka yang hidup di desa nelayan mempunyai tabungan dan mampu membiayai pendidikan anak-anaknya hingga ke luar negeri,” sambungnya.
Atas dasar itu, Salehuddin meminta adanya penentuan indikator kemiskinan untuk mencerminkan kondisi yang lebih akurat dan adil.(RL/ADV)
