PERSPEKTIF.INFO,(Samarinda) – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Samsun mengaku prihatin terkait penghapusan tenaga honorer yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo.
Dalam pandangannya, langkah tersebut perlu pemikiran mendalam untuk menghindari angka pengangguran di Indonesia semakin meningkat.
“Penghapusan status honorer berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran di Indonesia, termasuk di Kaltim,” ujarnya, Senin (6/11/2023)
Dengan tegas, ia menyatakan bahwa Provinsi Kaltim berkomitmen mempertahankan tenaga honorer. Oleh karena itu, ia memohon pada pemerintah pusat untuk memberikan sebuah perlakuan khusus terhadap Kaltim, dalam hal ini mempertahankan para honorer.
Menurutnya, tenaga honorer memegang peranan penting yang tak bisa diabaikan. Maka itu, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk memberhentikan mereka secara sepihak.
“Kami telah berkomitmen sejak awal untuk menjaga honorer di Kaltim, dan kami tidak akan membiarkan mereka diberhentikan begitu saja karena peran mereka sangat berarti,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa para tenaga honorer ini sebagian besar dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Yang perlu diingat, mereka (tenaga honorer) digaji dari APBD, bukan APBN. APBD kami mampu untuk membayar gaji honorer,” katanya.(RL/ADV)
