Hari Pers Nasional (HPN) tahun ini dirayakan di beberapa kota. Antara lain, Pekanbaru, Riau; Banjarbaru, Kalimantan Selatan; dan Solo, Jawa Tengah.Di Pekanbaru, puncak perayaan HPN dihadiri sejumlah tokoh. Kapolri diwakili oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Sandi Nugroho.Ada juga Kepala Kepolisian Daerah Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal, tamu luar negeri, tokoh pers nasional, dan konstituen Dewan Pers.
Hadir pula para tokoh pers nasional serta pengurus PWI pusat dan daerah.
Antara lain, Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo, Ketua Dewan Penasihat PWI Ilham Bintang, Tribuana Said, Timbo Siahaan, Ketua PWI Riau Raja Isyam Aswar, serta para ketua PWI daerah.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan sambutan melalui video.
Di tengah gejolak zaman, pers harus tetap menjadi penjaga demokrasi. Selamat Hari Pers Nasional 2025 kepada seluruh insan pers di Indonesia,’’ katanya.
Meutya menuturkan, HPN adalah momen untuk merayakan keberanian, integritas, dan semangat juang insan pers Indonesia.
Pers tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga penggerak perubahan.
Zulmansyah juga memohon maaf kepada seluruh insan pers yang terganggu oleh perpecahan dalam PWI.
Sejak PWI lahir pada 9 Februari 1946 dengan peristiwa heroik, ironisnya kali ini dirayakan dalam suasana yang berbeda prinsip,’’ katanya.Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), perayaan HPN dihadiri Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon.
Pada kesempatan itu, dia mengatakan bahwa pers memiliki peran strategis untuk menjaga kedaulatan pangan melalui produk jurnalistik berkualitas.
Fadli menambahkan, pers yang baik tidak hanya mengabarkan, tapi juga mengajar dan mendidik pembaca.
Pers juga harus mengawal kebijakan sektor-sektor vital seperti pangan agar pelaksanaannya transparan dan akuntabel.
’’Tanpa jurnalisme berbasis data, masyarakat bisa terjebak dalam disinformasi,’’ jelasnya.
Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin dalam sambutan tertulis yang dibacakan Plh Sekda Muhammad Syarifuddin mengatakan, Pemprov Kalsel berkomitmen mendukung pers yang bertanggung jawab.
Dia menjelaskan, indeks kemerdekaan pers (IKP) di Kalsel menduduki posisi teratas dengan poin 80,91 berdasar survei dari Dewan Pers pada 2024.
Hal itu membuktikan bahwa Pemprov Kalsel bersikap terbuka kepada semua media demi keterbukaan informasi publik. (*)
