PERSPEKTIF.INFO, (Samarinda) – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Samsun turut menyoroti tantangan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam melawan korupsi di Bumi Etam, terutama setelah OTT KPK yang melibatkan penyelenggara negara dan pihak swasta.
“Sangat penting melakukan kerja sama untuk menjaga kebersihan dalam pelayanan publik. Tentunya, harus ada upaya mengantisipasi korupsi ini,” ungkapnya, saat dihubungi media ini.
Pria kelahiran Jember tahun 1974 tersebut, menyarankan pemerintah agar memperkuat sistem dan mendorong Aparat Sipil Negara (ASN) serta pejabat daerah untuk tidak melanggar hukum.
“Sebagai upaya tindaklanjut, seharusnya perlu memperkuat sistem dalam mencegah korupsi di kalangan pejabat negara,” jelas Bendahara DPD PDI Perjuangan Kaltim itu.
Namun meskipun sudah ada upaya antisipasi, Samsun menegaskan perlunya komitmen kuat dari para pejabat daerah maupun negara untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan mencegah kerugian negara.
“Sebenarnya sudah antisipasi yang dilakukan pemerintah untuk menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semua pranata dan perangkatnya sudah ada, serta sistemnya. Tinggal dieksekusi saja dan punya komitmen untuk merealisasikannya,” urainya.
Disisi lain, dia mencatat bahwa kurangnya kesadaran terhadap uang dapat mendorong pelanggaran aturan demi kepentingan pribadi.
“Barangkali ada yang tidak sabar mengikuti aturan main, akhirnya menjadi terlalu ceroboh dan menerobos aturan main untuk memenuhi kepentingan pribadi,” tegasnya.(RL/ADV)
