PERSPEKTIF.INFO (TENGGARONG) – Bupati Kukar Edi Damansyah membuka rapat koordinasi dan evaluasi pembangunan kawasan pertanian dalam rangka mewujudkan Kutai Kartanegara sebagai lumbung pangan Kaltim dan evaluasi pengendalian inflasi pada Senin (13/11/23) di Aula Kantor Bappeda Kukar Lt.1 Tenggarong.
Acara yang dimoderatori oleh Sekda Kukar Sunggono bersama Plt Kepala Bappeda Kutai Kartanegara (Kukar) Syarifah Vanesa Vilna dan Bupati Kukar Edi Damansyah, mendengarkan beberapa pemaparan yang disampaikan oleh kepala badan dan dinas terkait pengembangan kawasan pertanian.
Dalam arahanya Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan evaluasi apa yang sudah dikerjakan oleh badan atau dinas khususnya dinas pertanian, peternakan dan juga dinas perikanan dan kelautan di 5 kawasan pertanian yang sudah ditentukan.
“5 Kawasan tersebut adalah Kec. Marang kayu, Kec. Sebulu, Kec. Tenggarong, Kec. Loa Kulu, Kec. Tenggarong seberang dan Kec. Muara Kaman,” ujarnya.
Menurutnya, 5 Kawasan tersebut exsesting pertaniannya sudah aktif sehingga kegiatannya hanya melengkapi sarana dan prasarana infrastrukturnya sedangkan diluar kawasan juga dikerjakan. Edi juga menjelaskan bahwa kawasan ini memiliki konsep membangun ekosistem jadi tidak terintegrasi oleh kawasan pertanian terpadu dari hulu dan hilirnya.
“Sudah banyak progres yang dilakukan seperti infrastruktur tani, jalan usaha tani dan saluran irigasi juga peralatan sudah terealisasikan tetapi belum selesai.”
Hal Ini merupakan salah satu hal dilakukannya percepatan rakor dan evaluasi pembangunan kawasan pertanian karena nantinya di RKPD 2024 dipastikan ada kelanjutan program berkaitan penuntasan infrastruktur, sarana prasarana di kawasan pertanian. Berkaitan dengan evaluasi inflasi, ia sangat bangga karena Kukar mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dan mendapatkan insentif khusus yang berkaitan dengan penanganan inflasi. “Kukar secara nasional menerima penghargaan tersebut dan mendapatkan insentif sejumlah 11 milyar yang akan digunakan kembali dalam program penanganan inflasi tahun 2024,” tuturnya.
Edi juga meminta kepada dinas dan badan terkait untuk membuat blue print pertanian sehingga akan lebih mudah untuk mengerjakan dan sudah tahu apa yang akan dikerjakan karena terprogram dengan baik.
“Harus punya konsep sehingga mudah untuk menjalankan, mulai membenahi manajemennya sehingga lebih terarah karena yang dikerjakan bukan hanya program daerah saja tetapi juga program Nasional,” imbuhnya.
Ia berharap adanya Optimalisasi Kinerja Pemkab dengan Penguatan Desain Pembangunan Kawasan yang Dapat di Pahami oleh Seluruh OPD dan Stakeholders serta Penguatan Data – Data Pencapaian Pembangunan secara Presisi sehingga dapat melaksanakan Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan Pembangunan Pertanian secara Periodik. (pro/hl/adv)
