PERSPEKTIF.INFO, (Samarinda) – Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi PDI Perjuangan tidak setuju terhadap keputusan Presiden Joko Widodo yang telah mengeluarkan pernyataan resmi ‘menghapus tenaga kerja honorer’ di Indonesia.
“Jelas, saya tidak setuju,” katanya, saat dihubungi pada Senin (6/11/2023).
Dalam pandangannya, Samsun menegaskan bahwa ketidaksetujuannya terhadap langkah ini, karena akan ada banyak sekali penduduk Indonesia yang merasakan dampaknya. Tak hanya pegawai honorer, akan tetapi anggota keluarga mereka.
“Soalnya adaribuan perut yang tergantung kepada honorer kita, bahkan jutaan. Bukan cuma honorer kita, tapi istri, anak dan orang tua yang menjadi tanggungan tenaga honorer juga merasakan dampaknya,” ujar pria kelahiran Jember itu.
Ironisnya, jutaan honorer di Indonesia yang menghadapi penghapusan ini pun harus terombang-ambing. Sebab, tak ada jaminan mereka ini bisa naik status ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Ketika mereka dihapus dan tidak ada jaminan naik status ke PPPK, ini kan masalah,” terang Bendahara DPD PDI Perjuangan ini.
Pemerintah harusnya bisa menemukan solusi yang tepat dan bijak sebelum mengambil langkah penghapusan ini. Misalnya, seperti meningkatkan status para honorer menjadi PPPK terlebih dahulu.
“Pemerintah harusnya mempertimbangkan dampak sosial yang signifikan. Mereka harus dipertahankan dan ada jaminan honorer itu masuk PPPK dulu. Jangan sampai ada satu pun yang tertinggal,” tegasnya.(RL/ADV)
