Rancangan APBD 2024 Rp13,376 Triliun ada Kenaikan Rp 927 Miliar
ARAH KEBIJAKAN APBD : Ketua DPRD Abdul Rasyid (tengah), Wabup Rendi (kedua kiri) saat membahas rancangan Pra APBD. foto hms
PERSPEKTIF.INFO (TENGGARONG) – Arah kebijakan ekonomi pemerintah Kutai Kartanegara untuk tahun depan tergambar dalam desain APBD 2024 yang disampaikan – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin didampingi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekda Kukar Dr. Sunggono membahas Rancangan Pra APBD Tahun 2024 bersama Badan Anggaran DPRD Kukar dibuka Ketua DPRD Abdul Rasyid, Minggu (6/11/2023) malam di Novotel Maliaboro, Yogyakarta.
Ketua TAPD Kukar Dr. Sunggono meminta Sekretaris TAPD Aspiadi mempresentasikan proyeksi pendapatan APBD Tahun 2024. Dalam presentasinya dsebutkan bahwa penerimaan daerah dengan kesepakatan KUA PPAS dengan Total APBD Rp12,449 Triliun dengan usulan rancangan APBD tahun 2024 sebesar Rp13,376 Triliun dengan adanya kenaikan Rp927 Miliar.
“DAU spesifik Grant berdasarkan UU1/2022 dialokasikan untuk peningkatan layanan publik daerah di bidang Pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum serta mendukung pendanaan kelurahan melalui kebjakan penggunaannya (earmarked), termasuk DAK Fisik dan Dak Non Fsik berdasarkan S-46/MK.7/2023 dan Dak Non Fisik-PMK204/PMK.07/2022 membantu operasional layanan publik,” jelasnya.
Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid mengatakan, siap mengawal rancangan APBD 2024 namun tetap terukur pada strategi jangka menengah yang difokuskan pada lima agenda, yaitu mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul lewat peningkatan kualitas pendidikan, sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial dan penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia. “Lalu, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung, khususnya di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi.”
Politisi Golkar ini mendukung Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekda Kukar Dr. Sunggono membahas Rancangan Pra APBD Tahun 2024. Arah kebijakan APBD 2024 untuk percepatan transformasi ekonomi, agenda pembangunan, serta melindungi masyarakat dari guncangan (ketidakpastian iklim ekonomi global). Untuk mengejar kualitas pertumbuhan ekonomi, perlu dibuktikan lewat terobosan kebijakan yang tidak ala kadarnya serta belanja yang berkualitas. “DPRD siap mengawal implementasi RAPBD Tahun Anggaran 2024 yang harus mampu merespon dinamika perekonomian, sekaligus menjawab tantangan, mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan secara optimal,” katanya kepada perspektif.info.
Rencana pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat, lanjut Rasyid, harus dengan berbagai upaya. Salah satunya peningkatan kemandirian daerah. Tentu, dengan tetap menjaga iklim berusaha dan mendorong pembiayaan daerah sebagai sumber pendanaan di APBD. “Iklim investasi ini sangat penting dijaga, karena bagaimanapun keberlanjutan dunia usaha sangat bergantung disitu. Harapan kita semua bahwa belanja daerah ke depan, khususnya pada tahun anggaran 2024, seluruh program di instansi/OPD akan semakin berkualitas,” tegasnya. (adv)
