PERSPEKTIF.INFO, (Samarinda)-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur Muhammad Samsun menegaskan siapapun nantinya yang terpilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024, dapat memprioritaskan kemandirian pangan.
Samsun mengatakan berdikari pangan merupakan kewajiban negara untuk menjamin ketersediaan dan akses pangan bagi rakyat Indonesia. Hal ini tidak boleh tergantung pada satu orang atau satu lembaga saja, apalagi jika ada oknum menteri yang bermasalah hukum.
“Ada beberapa cara untuk mencapai ketahanan pangan, yaitu melalui impor, mendatangkan sumber pangan dari luar daerah, atau menghasilkan sendiri. Kita ini masih belum bisa mandiri pangan, masih belum bisa dikatakan swasembada pangan. Kita masih harus mendatangkan sumber pangan dari luar. Ini PR ke depan,” ucapnya
Menurutnya, siapapun yang menjadi pemimpin tertinggi di Republik Indonesia tidak akan mengubah sistem yang sudah ditetapkan.
“Negara kita ini negara yang sudah tersistem. Menteri boleh sewaktu-waktu berhenti atau mundur, tapi sistem tidak boleh berhenti. Tugas-tugas kenegaraan tidak boleh terhalang hanya dengan adanya pergantian kabinet,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan seluruh stakeholder yang ada untuk bersama-sama menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan di Kaltim. Tujuannya tidak lain agar Kaltim tidak bergantung pada impor atau luar daerah, tambahannya.(RL/ADV)
