Berita Terbaru

Muhammad Dudi Hari Saputra Resmi Nahkodai DPC PTI Kukar Ketua Farida : TMMD ke 122 Bagian Penting Pembangunan Desa, (Panjang Jalan 3200 Meter, Jembatan 12 Unit = 3,1 Miliar) Junaidi Resmi Ditetapkan Ketua DPRD Kukar (2024-2029)

DPRD Kukar Hadiri Rakernas II ADKASI dan Workshop Nasional

PENYAMAAN IMPLEMENTASI: Peserta rakernas Anggota DPRD seluruh Indonesia di Hotel Borubudur

JAKARTA-Pimpinan dan Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur hadir kegiatan Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (Rakernas II ADKASI) Workshop Nasional 2023 di Hotel Borobudur Jakarta, 2-4 Oktober 2023.

Rakernas II Adkasi dihadiri ketua Umum Adkasi Lukman Said, Sekretaris Jendral Adkasi Dr. Syamsu Rizal, Dewan Pakar dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof. Dr. H. Mahfud MD, S.H. sekaligus membuka acara.

Abdul Rasid mengatakan Rakernas II Adkasi kali ini disamping mempererat silaturahmi sesama anggota DPRD kabupaten sekaligus membahas “Peran DPRD Dalam Penyamaan Persepsi dan Implementasi Perpres No.53 Tahun 2023 (Revisi Perpres No.33 Tahun 2020) dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pemilukada 2024,” ungkapnya.

Dimana Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional telah diundangkan pada tanggal 24 Februari Tahun 2020 dan telah diimplementasikan pemerintah daerah sampai dengan saat ini.

“Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Telah dilakukan serangkaian konsultasi dan diskusi begitu panjang, oleh ADKASI dengan berbagai Stakeholder berkaitan dengan implementasi/pelaksanaan sejak Perpres 33/2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR ) diundangkan,”ungkapnya.

Atas evaluasi dan berdasarkan keterangan, terdapat kebutuhan-kebutuhan penyesuaian Perpres 33/2020 tentang SHSR. Adapun materi perubahan atas Perpres 33/2020 diantaranya; penambahan penjelasan-penjelasan atas pengaturan yang sudah ada dalam Perpres 33/2020 tentang SHSR. “Adapun materi perubahan lainnya penyesuaian atas pengaturan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi DPRD; Kebutuhan update/penyesuaian atas satuan biaya yang diatur dalam standar harga terhadap kondisi perekonomian,”ucap Rasid. (adv)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *